Pesawaran (Duasisi.co.id) : Menyikapi persoalan guru honorer yang hingga saat ini belum terima insentif selam lima bulan,sejak bulan Agustus hingga Desember 2024 .DPRD Kabupaten Pesawaran akan segera berikan solusi terkait persoalan tersebut,dengan segera memanggil pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Organisasi Persatuan Guru Honor Murni (PGHM).
Hal tersebut disampikan ketua DPRD Kabupaten Pesawaran ,Achmad Rico Julian, bersama Wakil Ketua M. Nasir,saat menerima audensi perwakilan guru honorer yang didampingi LBH Cahaya Keadilan Pesawaran,Rabu (08/01/2025).
“Terkait persoalan ini kita akan segera tindak lanjuti .Kami akan panggil semua instansi yang terkait dibidang pendidikan seperti Kadis Pendidikan, Ketua PGHM Pesawaran serta seluruh ketua kecamatannya.Kami akan secepatnya menggelar hering,”janji Achmad Rico Julian.
Ketua LBH Cahaya Keadilan Pesawaran,Nurul Hidayah ,selalu penerima kuasa dari para guru honor,mengucapkan terima kasih atas respon cepat yang dilakukan DPRD terkait keluhan para guru honorer tersebut.
“Pada kesempatan ini kami ,mengucapkan terima kasih kepada ketua DPRD Pesawaran Achmad Rico Julian dan Wakil Ketua M. Nasir atas cepat tanggapannya audensi ini.Kedatangan kami dari Peradi Gedongtataan ke DPRD ini,untuk menindak lanjuti mengenai keluhan para guru honorer yang selama empat bulan belum dibayar insentifnya,serta agar ribuan BPJS warga pesawaran bisa di aktifkan kembali,”pinta Nurul.
Perwakilan guru Honorer,Siti Rivngatin,mengeluhkan adanya pungutan pada saat setiap pencairan ,sebesar 25.000 perbulannya oleh PGHM.yang dipungut sebelum pemberian insentif .
“Iya pak dewan, kami setiap sebelum pencairan diminta iuran sebesar 25.000 ribu rupiah per bulannya, kalau keluar 4 bulan 100.000 ribu,dimintanya sebelum pencairan”keluh Siti dihadapan ketua dan wakil DPRD Pesawaran saat berlangsungnya audensi.
Sementara itu menyikapi banyaknya BPJS yang tidak aktif ,wakil ketua DPRD ,M.Nasir meluruskan persoalan tersebut.”Perlu diketahui BPJS ini ada tiga macam yaitu dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten, Nanti kita akan cek satu persatu BPJS yang tidak aktif, apakah itu BPJS dari APBN atau dari Provinsi dan Kabupaten, Karna BPJS ini ada pengurangan,”tambah M. Nasir.(Red).
