Pesawaran(Duasisi.co.id) : DPRD Kabupaten Pesawaran akan terus kritisi bahkan hingga menguliti kebijakan -kebijakan pemerintah yang dianggap melenceng tidak memihak kemasyarakat.
Hal ini dilakukan agar kondisi APBD di Kabupaten Andan Jejama ini,selalu tetap sehat tidak terkena penyakit kronis seperti yang terjadi saat ini.
Demikian ditegaskan M.Nasir wakil ketua sementara DPRD Pesawaran,saat menerima kunjungan audensi dari Aliansi Masyakat Pesawaran (AMP) terkait menyikapi carut marutnya kondisi keuangan yang terjadi di Pemkab Pesawaran,Kamis (26/9/2024).
“Kami DPRD ,siap akan mengakomodir semua usulan AMP ,siapa pun bupati nya kita akan kritisi.Mungkin kalau di jaman saya dulu tidak mungkin terjadi ada hutang sebesar itu .Yang jelas siapa pun yang jadi bupati nanti kita akan kuliti,kita ingin APBD kita sehat”tegas M.Nasir
Ketegasan yang sama juga diutarakam ketua DPRD sementara ,Achmad Rico Julian ,meskipun partainya saat ini mendukung Istri Bupati Dendi pada Pilkada tahun ini,pihaknya tidak akan segan-segan melakukan kritik terhadap kebijakan -kebijakan perintah yang di anggap salah.
“Yang jelas kami sangat mendukung ,selagi semua itu untuk kepentingan masyakat .Kita harus respon cepat.AMP jangan berpikir mentang -mentang partai kami berdua ke Nanda Indira yang notabenenya Istri Bupati Dendi ,masalah ini akan kami biarkan,tentu tidak,yang jelas akan kami tindak lanjuti,tapi setelah AKD terbentuk .Kalau untuk sekarang kita hanya bisa sebatas berdialog .Tapi kami janji nanti setelah sudah Definitif kami akan tindak lanjuti “ucap Rico.
Sementara itu Ketua AMP,Safrudin Tanjung dalam dialog nya,menyampikan keprihatinannya terhadap kondisi keuangan di Pemkab Pesawaran yang saat ini kondisinya sedang mengalami sakit kronis yang lumayan sulit untuk diobati.
Penyebabnya adalah salah satunya lantaran besarnya hutang pemerintah kepada PT BJB (Bank Jabar, red) sebesar Rp80 miliar yang secara otomatis semakin membebani keuangan Pemkab.
“Akibat hutang ini korbannya banyak ,salah satunya banyaknya kegiatan pisik yang belum terbayar kan ,belum lagi ditambah gaji aparatur desa selam 4 bulan juga belum terbayarkan .Bahkan gaji mereka yang dua bulan di bulan November -Desember 2021 itu juga belum dibayar hingga saat ini”ucap Tanjung.
Maka untuk itu,dengan dialog yang dilakukan ini,Tanjung berharap kepada pimpinan DPRD yang saat ini,bisa segera menyikapinya,sebelum semuanya semakin bertambah parah.
“Sebetulnya kami sangat menyadari posisi DPRD saat ini untuk ketua dan wakil ketua saja masih sementara secara otomatis AKD di DPRD belum terbentuk.Tapi kenapa hal ini harus segera kami sampaikan,karena kondisinya sangat mendesak.Kalau gali lobang tutup lobang oke lah,tapi ini yang terjadi gali lobang terus menerus”sesal Tanjung.
Karena lanjut ,Tanjung apa yang telah dilakukan Pemkab Pesawaran saat ini,sudah sangat keterlaluan,gimana tidak..? Selain bupatinya sudah mengangkangi perbup yang ada,berdasarkan informasi yang didapat setelah hutang kepada PT BJB (Bank Jabar, red) itu lunas.Pemkab Pesawaran berencana akan kembali mengajukan pinjaman ke Bank yang sama untuk menutupi hutang-hutang selanjutnya.
“Ini kan konyol,DPRD harus segera mencegah itu semua.”pinta Tanjung.(Red).
