Pesawaran ( Duasisi.co.id ) : Menyikapi dinamika nasional yang tengah berkembang serta rencana aksi demonstrasi yang akan digelar pada Senin, 1 September 2025 di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP) menyatakan sikap resmi mendukung penuh gerakan masyarakat sipil.
Ketua AMP, Saprudin Tanjung, menegaskan bahwa pihaknya mendukung perjuangan buruh, mahasiswa, petani, serta elemen masyarakat sipil lainnya yang tengah menyuarakan kondisi bangsa saat ini. Aksi tersebut direncanakan akan dimulai dari titik kumpul di Museum Lampung dan berlanjut ke Gedung DPRD Provinsi Lampung.
“Kami memberikan dukungan penuh terhadap aksi yang telah disuarakan, termasuk yang sebelumnya telah dilakukan di Gedung Rektorat Universitas Lampung serta disebarkan melalui berbagai platform media massa dan media sosial,”ujar Saprudin Tanjung, Minggu (31/8/2025).
AMP, lanjut Tanjung, akan turut serta dalam aksi sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap gerakan masyarakat yang peduli pada situasi nasional.
Menurutnya, kondisi ekonomi, pemberantasan korupsi, dan kesenjangan sosial saat ini belum mencerminkan sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
“AMP mendukung perjuangan seluruh elemen bangsa yang memperjuangkan keadilan. Kami juga telah berkomunikasi dengan rekan-rekan BEM Universitas Lampung dan akan turut hadir dalam aksi. Namun, kami menekankan agar aksi dilakukan secara damai, tertib, tanpa anarkisme, dan tidak merusak fasilitas umum,” tegasnya.
Selain isu nasional, AMP juga menyoroti persoalan daerah, termasuk rencana pemerintah daerah di beberapa kabupaten di Provinsi Lampung yang akan mengajukan pinjaman ke bank. Menurut Tanjung, rencana tersebut perlu dipertanyakan urgensinya.
“Perjuangan jangan hanya berhenti di jalanan. Harus ada hasil nyata bagi rakyat. Rencana utang Pemda di beberapa kabupaten diduga atas instruksi Gubernur, dan ini perlu dikaji ulang, terutama dari sisi urgensi dan dampaknya terhadap masyarakat,”tambahnya.
AMP juga mengimbau agar partai politik, anggota legislatif di semua tingkatan, serta pejabat publik dari pusat hingga daerah, bersikap bijak dalam menyikapi kritik masyarakat.
“Kritik bukanlah ancaman. Justru itu adalah masukan berharga bagi perbaikan bangsa. Pejabat publik harus menjadikan kritik sebagai bahan introspeksi, bukan malah menanggapinya dengan sikap represif,” tuturnya.
Sebagai organisasi sosial, AMP menegaskan komitmennya untuk terus memberikan kontribusi nyata terhadap persoalan bangsa. Mereka berharap Indonesia dapat segera keluar dari situasi sulit dan kembali pada jalur keadilan dan kesejahteraan rakyat.(Red)
