Pesawaran (Duasisi.co.id) : Meskipun persoalan Camat Negeri Katon,yang terganjal kasus pelanggaran pidana pemilu pada Kontestasi Pilkada Pesawaran, yang proses hukumnya telah dihentikan (SP3) oleh Gakkumdu Polres Pesawaran dengan dalih tidak ditemukan cukup bukti.
Tidak menghentikan pihak pelapor untuk meneruskan persoalan tersebut kelangkah selanjutnya.
Kuasa Hukum Pelapor, Yopi Hendro, SH, yang tergabung dalam Tim Advokasi telah menempuh langkah hukum dengan melakukan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Gedongtataan, terhadap SP3 yang dikeluarkan oleh Gakkumdu Polres Pesawaran tersebut.
“Hari ini,kami sudah menyerahkan Gugatan Praperadilan kepada PN Gedongtataan, terkait SP3 yang dikeluarkan oleh Penyidik Gakkumdu Polres Pesawaran, atas terlapor Camat Negeri Katon, Enggo Pratama.Dan gugatan kami itu, oleh Pengadilan Negeri, sudah teregister dengan No 01 /PID. Pra/2024,”ucap Yopi, Kamis (7/11/2024)
Menurut Yopi, baginya dalam setiap menangani masalah hukum, sepanjang masih ada celah perlawanan dan dibenarkan Undang- undang, pihaknya pasti akan menempuh celah tersebut.Apalagi keputusan Penyidik mengeluarkan SP3 dalam perkara itu, dinilainya telah mengusik dan melukai rasa keadilan masyarakat pesawaran.
“Bagaimana mungkin dalam perkara tertangkap tangan, dengan bukti dan saksi jelas, bahkan sampai viral di Media Nasional, kok, dikatakan tidak cukup bukti, ini kan logikanya dipertanyakan,”sesal nya
Untuk persoalan ini,ucap Yopi, untuk memenangkan gugatan Praperadilan, dalam Persidangan di Pengadilan nanti, pihaknya telah, menyiapkan 3 Ahli yang Sudah Komform, Mantan Hakim Mahkamah Agung, dua Prof yang Sangat berkompeten dalam sekala Nasional yang biasa di hadirkan dalam persidangan.
“Sejumlah nama besar Pakar Ahli Hukum Nasional, akan kita hadirkan dalam Persidangan gugatan kita nanti. Kalo untuk nama para Pakar itu, belum waktunya kita bocorkan, nanti aja,”ungkap nya
Begitupun lanjut Yopi, guna memberikan kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat dan untuk menjamin ke transparanan. Pihaknya akan membuat Surat ke Bawas Mahkamah Agung, komisi Yudisial dan KPK untuk turun ikut memantau terhadap jalannya persidangannya nanti.
“Langkah yang kami tempuh ini, merupakan upaya Pamungkas kami, untuk memberikan harapan atas rasa keadilan bagi masyarakat Pesawaran,yang sudah mulai krisis kepercayaan terhadap hukum yang ada saat ini”tandasnya .(Red)
