Pesawaran (Duasisi.co.id ) : Keberadaan anggota DPRD di setiap daerah pemilihan (Dapil) seharusnya menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, terutama terkait persoalan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar. Namun, kenyataan di lapangan kerap menunjukkan hal sebaliknya.
Hal ini dirasakan langsung oleh warga Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Meski desa ini berada di wilayah yang memiliki perwakilan DPRD, namun warga mengaku selama ini mereka harus merogoh kocek sendiri untuk memperbaiki jalan-jalan rusak di dusun masing-masing.
“Biasalah, Mas, kalau sudah jadi (anggota DPRD), lupa sama rakyat. Ketika mencalonkan diri, mereka datang sujud-sungkem ke rakyat. Tapi setelah duduk, malah sibuk dengan kegiatan seremonial yang nggak ada manfaatnya buat kami,” ujar seorang warga saat ditemui di salah satu bengkel di Desa Sungai Langka, belum lama ini.
Menurutnya, keluhan ini bukan tanpa dasar, melainkan berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Ia menyayangkan sikap para wakil rakyat yang seakan abai terhadap persoalan infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
“Untung saja di setiap dusun ada kas warga. Dana itulah yang kami gunakan untuk memperbaiki jalan rusak, meskipun kami tahu ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah,” lanjutnya.
Warga berharap, keberadaan DPRD di Dapil mereka tidak sekedar formalitas atau alat pencitraan saat masa kampanye, tetapi benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Setidaknya, ada langkah konkret yang menunjukkan bahwa aspirasi warga diperjuangkan, meski tidak bisa direalisasikan sekaligus.
“Harapan kami sebenarnya sederhana. Kalau pun belum bisa semuanya diperbaiki, setidaknya ada bukti bahwa mereka peduli. Jangan malah sibuk dengan kegiatan yang tidak menyentuh kebutuhan rakyat,”pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Dapil I Gedongtataan dari Fraksi PKS, Atut Widiarti, yang juga berdomisili di Desa Sungai Langka, memberikan apresiasi terhadap semangat gotong royong warga.
“Saya mengapresiasi warga Sungai Langka yang semangat gotong royongnya masih sangat kuat. Mereka tidak menunggu pembangunan dari pemerintah, tapi rela berkorban dengan menggalang dana bersama. Saya pribadi juga turut berpartisipasi,” ujar Atut saat dikonfirmasi.
Menurutnya, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama pemerintah daerah dalam merealisasikan seluruh aspirasi masyarakat, baik yang disampaikan melalui Musrenbang maupun pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD.
“Setiap tahun Sungai Langka tetap mendapatkan titik pembangunan jalan, baik dari Dinas Perkim maupun Dinas PUPR. Tidak mungkin semuanya dibangun sekaligus karena seluruh wilayah Pesawaran juga memiliki kebutuhan serupa,” jelasnya.
Atut juga menyampaikan bahwa pada tahun ini, Desa Sungai Langka mendapatkan proyek pembangunan jalan lingkungan, dan saat ini masyarakat tinggal menunggu realisasinya.
“Boleh-boleh saja kalau ada yang menyatakan bahwa keberadaan anggota DPRD dari Sungai Langka belum dirasakan manfaatnya. Itu sah-sah saja karena setiap orang punya sudut pandang yang berbeda. Tapi saya yakin, banyak juga yang sudah merasakan manfaatnya,”pungkasnya.(*)
