Pesawaran (Duasisi.co.id) : Langkah Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B. bersama Wakil Bupati Antonius Muhammad Ali yang mengundang secara khusus seorang guru PPPK Paruh Waktu, Azhar, pasca viral di media sosial karena mengenakan seragam lusuh saat pembagian SK, menuai sorotan kritis dari berbagai kalangan.
Meski dikemas sebagai bentuk empati dan penghargaan, banyak pihak menilai tindakan tersebut lebih bernuansa pencitraan ketimbang solusi substantif atas persoalan kesejahteraan ribuan guru honorer dan PPPK di Pesawaran.
Pertemuan yang digelar di ruang kerja Wakil Bupati pada Senin (5/1/2026) itu dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Dinas Kominfo.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Pesawaran menyerahkan bantuan berupa satu stel baju Korpri, sepatu, dan perlengkapan penunjang mengajar kepada Azhar, guru asal Desa Kuta Dalom, Kecamatan Way Lima, yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun.
Namun, publik mempertanyakan, apakah bantuan simbolik semacam itu benar-benar menyentuh akar persoalan? Pasalnya, hingga kini ribuan guru honorer dan PPPK paruh waktu masih bergelut dengan upah minim, ketidakpastian status, serta beban kerja yang tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima.
Sejumlah pihak menilai bahwa langkah Bupati justru berpotensi menciptakan ketimpangan dan kecemburuan di kalangan guru lain. Mereka menilai, jika pemerintah daerah benar-benar serius, seharusnya kebijakan yang ditempuh adalah perbaikan sistemik,mulai dari peningkatan honor, kejelasan status PPPK paruh waktu, hingga alokasi anggaran pendidikan yang lebih berpihak pada tenaga pendidik.
“Kalau hanya satu guru yang diundang karena viral lalu diberi sepatu dan baju Korpri, itu tidak menyelesaikan masalah. Yang dibutuhkan guru adalah kepastian penghasilan dan masa depan, bukan seremoni,”ujar seorang pemerhati pendidikan di Gedong Tataan.
Lebih jauh, langkah ini juga dinilai mencerminkan pola lama birokrasi,menunggu viral dulu baru bergerak. Padahal, kondisi para guru honorer dan PPPK paruh waktu sudah lama diketahui dan menjadi persoalan nasional, termasuk di Pesawaran.Pemerintah daerah dinilai lalai karena tidak memiliki skema jangka panjang yang konkret untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
“Bupati Nanda Indira memang menyampaikan apresiasi atas dedikasi Azhar dan menyebut guru sebagai pahlawan bangsa. Namun di mata publik kritis, ucapan tersebut belum sebanding dengan tindakan nyata dalam bentuk kebijakan yang berpihak.”ucapnya.
Kini, perhatian publik tidak lagi tertuju pada satu sosok Azhar semata, melainkan pada pertanyaan yang lebih besar,apakah Pemkab Pesawaran akan menjadikan momentum ini sebagai awal reformasi kebijakan pendidikan dan kesejahteraan guru, atau sekadar episode pencitraan yang berlalu seiring meredupnya sorotan media sosial.
Sementara itu,Bupati Pesawaran Nanda Indira,saat usai memberikan bantuan kepada Azhar diruang kerja Wakil Bupati dalam rilisnya,menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan keteguhan Bapak Azhar dalam menjalankan tugas mulianya sebagai pendidik,meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Pemerintah Kabupaten Pesawaran menilai pengabdian tersebut sebagai bentuk ketulusan dan komitmen nyata dalam mencerdaskan generasi muda.
“Atas pengabdian Bapak Azhar sejak tahun 2014 hingga saat ini, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setulus-tulusnya. Guru adalah pahlawan yang berperan besar dalam membentuk masa depan bangsa,”ucap Bupati.(*)
