Lampung Selatan (Duasisi.co.id ) : Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Muhammad Junaidi, menemukan persoalan pelayanan sosial saat melaksanakan kegiatan IPWK di Dusun Sukarame, Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Rabu (4/2/2026).
Dalam kegiatan tersebut, dua warga menyampaikan keluhan terkait kondisi kesehatan anak mereka yang belum mendapat dukungan optimal.
Risky Maulana Saputra (15), penderita cerebral palsy, diketahui sudah lama tidak menjalani terapi rutin karena keterbatasan biaya. Ibunya, Nurdaria, mengaku terapi membutuhkan biaya sekitar Rp200 ribu setiap kali kunjungan dan tidak seluruhnya ditanggung BPJS. Selain itu, Risky juga belum terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
“Saya berharap ada bantuan agar anak saya bisa kembali terapi,” ujar Nurdaria.
Keluhan serupa disampaikan Yuli, warga lainnya, yang anaknya Ziha Saputri (7) mengalami gangguan pendengaran berat. Dokter menyarankan penggunaan alat bantu dengar dengan harga puluhan juta rupiah, yang juga belum dapat ditanggung BPJS.
Menanggapi hal tersebut, Muhammad Junaidi langsung berkoordinasi dengan pihak terkait dan berjanji membawa persoalan itu ke pembahasan Komisi V DPRD Lampung.
“Semua keluhan sudah kami catat dan akan kami bahas untuk mencari solusi konkret,” tegasnya.
Ia berharap persoalan pelayanan sosial, khususnya bagi warga rentan dan penyandang disabilitas, dapat segera ditindaklanjuti agar bantuan benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
