Pesawaran (Duasisi.co.id ) : DPP Forum Komunikasi Anak Lampung (FOKAL) bekerja sama dengan LBH Pesenggiri Lampung menggelar kegiatan Penyuluhan Sadar Hukum dan Kamtibmas (DARKUMKANTIBMAS) Gelombang I di Aula Islamic Center Pesawaran, Senin (18/5/2026).
Kegiatan tersebut turut didukung DPK APDESI se-Pesawaran dan DPC APDESI Kabupaten Pesawaran, serta diikuti ratusan peserta dari perwakilan kepala desa dan aparatur desa di enam kecamatan, yakni Gedong Tataan, Negeri Katon, Tegineneng, Way Lima, Kedondong, dan Way Khilau.
Hadir dalam kegiatan itu IPTU YS. Anggi Siregar didampingi Kasat Binmas Polres Pesawaran IPTU M. Hidayatullah mewakili Kapolres Pesawaran, Asoka Salim mewakili Inspektorat Kabupaten Pesawaran, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Adapun narasumber berasal dari berbagai instansi, di antaranya Kurniati P. Sari dari Inspektorat Pesawaran, IPDA Kristop dari Polres Pesawaran, dan Satrya Surya Pratama dari Akademisi Universitas Saburai.
Mewakili Kapolres Pesawaran AKBP Alvie Granito Panditha, IPTU YS. Anggi Siregar mengapresiasi pelaksanaan kegiatan DARKUMKANTIBMAS yang digagas DPP FOKAL.
Menurutnya, kesadaran hukum menjadi fondasi penting dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di tengah masyarakat.
“Saat ini tantangan kamtibmas semakin kompleks, mulai dari konflik sosial, penyalahgunaan narkoba hingga kejahatan siber seperti hoaks dan judi online,” ujarnya.
Sementara itu, Asoka Salim mewakili Inspektorat Pesawaran mengatakan kegiatan tersebut penting untuk meningkatkan pemahaman hukum aparatur desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa secara transparan dan akuntabel.
“Kesadaran hukum harus dibangun mulai dari tingkat desa karena pemerintah desa menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat,” katanya.
Ketua Umum DPP FOKAL, Abzari Zahroni atau Bung Roni, menyampaikan bahwa kegiatan DARKUMKANTIBMAS merupakan bentuk dukungan organisasi terhadap pemerintah dan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam membangun kesadaran hukum serta menjaga stabilitas sosial,”tandasnya.(***)
