DPRD Pesawaran Gelar Paripurna Penyampaian Ranperda APBD 2027

Oplus_132098

Pesawaran (Duasisi.co.id) : DPRD Kabupaten Pesawaran menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 di Gedung Serba Guna (GSG) Pemkab Pesawaran, Senin (9/11/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Pesawaran Achmad Rico Julian dan dihadiri jajaran pemerintah daerah serta unsur terkait.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran memproyeksikan pendapatan daerah tahun 2027 sebesar Rp1,031 triliun lebih. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp1,057 triliun lebih.

Oplus_131072

Ketua DPRD Pesawaran Achmad Rico Julian mengatakan, penyampaian Ranperda APBD merupakan bagian dari tahapan penyusunan dan pembahasan anggaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah,

rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang berlaku,”kata Achmad Rico Julian.

Ia menjelaskan, pembahasan RAPBD 2027 tetap mengacu pada kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Sementara itu, Bupati Pesawaran Nanda Indira melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Wildan menyampaikan, target pendapatan daerah tahun 2027 sebesar Rp1,031 triliun lebih, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp140,028 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp891,740 miliar.

Menurut Wildan, target PAD disusun secara realistis dengan mempertimbangkan potensi daerah, kinerja penerimaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, Pemkab Pesawaran akan melakukan sejumlah langkah, di antaranya pemutakhiran basis data pajak dan retribusi, perluasan kanal pembayaran nontunai, peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan aset daerah, serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Upaya pencapaiannya akan ditempuh melalui pemutakhiran basis data pajak dan retribusi, perluasan kanal pembayaran nontunai, penguatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi pendapatan BLUD dan aset daerah, serta peningkatan tata kelola BUMD,” jelas Wildan.

Untuk belanja daerah, Pemkab Pesawaran mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,057 triliun lebih. Anggaran tersebut terdiri atas belanja operasi Rp845,894 miliar, belanja modal Rp71,442 miliar, belanja tidak terduga Rp5 miliar, serta belanja transfer Rp135,431 miliar.

Wildan menjelaskan, kebijakan belanja akan diarahkan secara selektif, terukur, dan berbasis kinerja dengan mengutamakan pemenuhan belanja wajib dan mengikat.

Selain itu, anggaran juga diprioritaskan untuk mendukung program strategis nasional dan daerah, termasuk Program Strategis Nasional (ProSN), Standar Pelayanan Minimal (SPM), program tematik pembangunan, serta program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung.

Pemkab Pesawaran juga mengalokasikan anggaran untuk Program Prioritas Daerah Terintegrasi (PPDT), sebagai program unggulan kepala daerah yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Program tersebut mencakup upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan infrastruktur, memperkuat ketahanan pangan, serta mengembangkan perekonomian desa.

Dukungan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, program Cek Kesehatan Gratis, dan penyediaan rumah layak huni juga menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah.
Pada komponen pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp48,308 miliar yang bersumber dari estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 dan pinjaman daerah.

Sementara pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp22,309 miliar untuk penyertaan modal pada BUMD serta pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Dengan demikian, pembiayaan neto direncanakan sebesar Rp25,999 miliar.

Penyampaian Ranperda APBD 2027 tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi DPRD dan Pemkab Pesawaran untuk melanjutkan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.(ADV)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *