Bandar Lampung (Duasisi.co.id ) : Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Garinca Reza Pahlevi,menekankan pentingnya pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai instrumen strategis dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah yang berkualitas, terarah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,Selasa (14/4/2026).
Musrenbang Provinsi Lampung Tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027 tersebut dilaksanakan di Balai Keratun, Senin 13 April 2026. Menurutnya, Musrenbang tidak boleh dimaknai sekadar sebagai agenda rutin tahunan, melainkan harus menjadi forum substansial yang mampu menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah secara nyata.
Ia menyoroti bahwa tantangan utama dalam proses perencanaan selama ini terletak pada kesinambungan antara perencanaan dan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh perangkat daerah untuk memastikan setiap program yang dirumuskan dapat dilaksanakan secara konsisten dan tepat sasaran.
“Perencanaan yang baik harus diikuti dengan pelaksanaan yang terukur dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Ketua Komisi I juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor serta pemanfaatan data yang akurat dalam proses perencanaan, guna menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan solutif terhadap berbagai tantangan pembangunan daerah.
Selain itu, ia berharap hasil Musrenbang dapat menjadi pijakan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sehingga arah pembangunan yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan secara merata.
DPRD Provinsi Lampung, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan seluruh tahapan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Melalui Musrenbang, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(*)
